RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memperbaiki terlebih dahulu data penerima subsidi BBM sebelum berencana menaikkan harga.

"Penerima subsidi seharusnya masyarakat yang benar-benar tidak mampu," kata Rieke dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas laporan APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menurutnya, subsidi BBM sebesar Rp502 triliun adalah angka yang fantastis. Karena itu menurut dia,  sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, perbaiki dulu data penerima subsidi yang terintegrasi antara Kementerian Sosial dan kementerian lainnya karena penerima subsidi BBM sejatinya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap besarnya anggaran subsidi BBM tersebut dapat benar-benar terserap bagi yang seharusnya mendapatkan. Untuk itu, pihaknya meminta kementerian terkait untuk dapat membuka data penerima subsidi BBM dengan jelas dan transparan. Sehingga nantinya tidak ada indikasi penyimpangan terhadap alokasi subsidi APBN untuk masyarakat.

"Dengan demikian data penerima subsidi BBM itu dengan angka Rp502 triliun menjadi tepat sasaran dan akurat. Kami membutuhkan dukungan agar Kementerian BUMN membuka siapa saja sesungguhnya data yang diberikan oleh pemerintah, paling tidak boleh secara tertutup karena itu data sensitif, tetapi kami ingin mengetahui sebetulnya data penerimanya itu akurat atau tidak," jelasnya.

Ditegaskan, jika data penerima BBM bersubsidi belum jelas dan transparan, pihaknya akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan, akurat dapat disampaikan, dan subsidi BBM-nya dari APBN naik terus, saya menyatakan secara pribadi menolak kenaikan harga BBM subsidi," tegas Rieke.(*)